BEBASKAN EKSPRESIMU

IBNU : THE CASABLANCA

2011-01-31T00:27:00.000-08:00

oleh:Ahmad Balya

Teringat guyonan sewaktu dulu masih sering kumpul-kumpul bersama aktivis IPNU :

bahwa NU "perlu" membuat satu neven lagi untuk menampung segmen usia warganya yang sampai saat ini belum layak untuk masuk di banom manapun,

yakni IBNU (Ikatan Bocah Nahdlatul Ulama).

Lho khan sudah ada IPNU IPPNU, sebagai wadah para nahdliyin yang masih berusia bocah, yang notabene mayoritas adalah pelajar tentunya?

Pertanyaan seperti itu kontan terlontar dan sudah kita duga sebelumya.

Justru di situlah masalahnya!

Jawab kami tak kalah tangkas.

Untuk ukuran Kota Pekalongan (sekali lagi, Kota nya ya, entah di Kabupaten), aktivis IPNU IPPNU bila diperhatikan rata-rata usianya sudah bukan "bocah" lagi. Kebanyakan sudah lulus sekolah menengah ke atas bahkan banyak yang sudah sekian lama nyemplung di dunia kerja. Kalau pun ada anak usia SMA yang ikut itu tak lebih dari sekedar "pelengkap penderita", belum masuk ke struktur pengurus utama.

Benar,

bahwa usia anggota IPNU IPPNU ada batasan maksimalnya, 35 tahun misalnya.

Jadi yang sudah mahasiswa bahkan yang sudah sukses di dunia kerja pun, berhak bahkan berkewajiban untuk turut aktif berpartisipasi membesarkan organisasi "putra bontot" NU ini.

Anyway, menurut hemat saya, yang harus jadi motor penggerak utama dari organisasi tercinta ini mestinya adalah dari segmen usia Pelajar, sesuai kepanjangannya : Ikatan PELAJAR (dan PELAJAR putri) Nahdlatul Ulama.

Alhamdulillah, untuk Kota Pekalongan (PAC-PACnya) bisa dibilang semua top-organisasi IPNU IPPNU sudah bergelar sarjana.

Saya membayangkan, bisa gak ya kapan-kapan yang memegang tampuk kekuasaan adalah yang belum bergelar sarjana, masih jadi mahasiswa bahkan masih pelajar SMA misalnya?

Bukan apa-apa,

semakin muda usia seorang manusia, biasanya serta-merta semakin minim pengalaman hidupnya. Termasuk pengalaman dalam hal "rekayasa".

Rekayasa dalam organisasi yang kami maksud, misalnya : me-mulur-kan waktu mulainya sebuah acara pertemuan, menghindari tugas atau job yang diberikan, mencampubaurkan kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi, dan yang sejenisnya.

Maaf, sama sekali tidak menuduh apalagi menghujat bahwa sumber daya manusia IPNU IPPNU yang ada sekarang suka melakukan hal-hal negatif tersebut, tulisan ini cuma sekedar antisipasi agar jangan sampai terjadi.

Andai kita bisa merekrut lebih banyak aktivis struktural IPNU IPPNU dari kalangan yang masih "belum berpengalaman" ini (baca : yang masih berstatus pelajar/mahasiswa), saya yakin akan ada perubahan signifikan bagi tradisi yang masih perlu diperbaiki yang harus kita akui masih ada sampai saat ini : mulur waktu, "balapan-emoh" kalau ditunjuk, dan egoisme-sistemik (berorganisasi tapi nyambi : bisnisan, politikan, pacaran, na'udzu billah).

Usia muda selevel pelajar SMA (untuk terjun di dunia organisasi sekaliber IPNU IPPNU) ibarat secarik kertas putih, yang masih sangat besar potensi dan peluangnya untuk ditulis dengan tinta tradisi yang lebih baik dari yang sudah-sudah.

Seperti sebuah rumah, organisasi kita akan menjadi rumah suci atau Rumah Putih.

Darul-Baidho' bahasa Arabnya.

Atau bahasa Prancisnya : Casa Branca, alias CASABLANCA!

Semoga.

FIKIH TENTANG MEROKOK

2009-02-06T07:27:00.000-08:00

Oleh Ahmad Buchori Masruri

ADA pihak yang meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan rokok; sekali lagi,”agar MUI mengharamkan rokok”. Apabila diperhatikan, permintaan tersebut menimbulkan dua kesan yang tidak sedap; yaitu, seolah-olah MUI memiliki wewenang untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.

Padahal hanya Allah dan Rasul-Nya-lah yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Seolah-olah hukum halal dan haram dapat dipesan dari MUI. Padahal sepengetahuan saya selama ini MUI tidak pernah memberi fatwa halal atau haram berdasarkan pesanan.

Berbeda halnya kalau permintaan tersebut bersifat istifta atau minta fatwa, yang apabila diwujudkan dengan kalimat tanya akan berbunyi:”Bagaimana hukum merokok?”, maka permintaan seperti itu tidak akan menimbulkan kesan yang tidak sedap.

Terlepas dari ada atau tidak adanya pertanyaan tersebut, masalah rokok memang fenomenal, menarik untuk dibicarakan karena ada kontroversi. Ada yang menghendaki agar rokok dilarang, karena mengganggu kesehatan, menyebabkan beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, kanker, gangguan pernapasan, dan gangguan kehamilan.

Ada yang mempertahankan agar rokok tidak dilarang, karena menyangkut lapangan kerja sebagai sumber rezeki bagi jutaan orang, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja dan karyawan pabrik rokok, sampai para pedagang dan pengecer yang kebanyakan tergolong ekonomi lemah. Bahkan rokok merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah (cukai) yang setiap tahunnya mencapai puluhan triliun rupiah.

Sementara itu para fuqaha (ulama ahli hukum agama Islam) berbeda pendapat; ada yang berpendapat merokok hukumnya haram (kalau dikerjakan dosa dan akan disiksa, kalau ditinggalkan mendapat pahala); ada yang menyatakan mubah (dikerjakan atau ditinggalkan sama saja; tidak ada dosa dan tidak ada pahala); dan ada pula yang berpendapat makruh (artinya tidak disukai, maka kalau ditinggalkan mendapat pahala, tetapi kalau dikerjakan tidak berdosa).

Melalui tulisan ini saya mengajak para pembaca untuk memahami beberapa pendapat tentang hukum merokok dengan alasannya masing-masing; kemudian memilih di antaranya apa yang paling objektif untuk dijadikan pedoman.
Hukum Merokok
Rokok belum dikenal di jazirah Arab, khususnya di kalangan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, zaman tabi’in bahkan sampai pada zaman ulama mujtahidin. Oleh karenanya, maka tidak aneh kalau di dalam Alquran, hadis dan kitab-kitab fikih kuno tidak ditemukan naskah yang secara eksplisit membahas hukum merokok.

Rokok baru dikenal di dunia Arab atau di dunia Islam kira-kira pada 1000 Hijriyah, yang datang dari Eropa melalui Maroko atau Maghribi. Sebagaimana biasa di dalam pembahasan hukum fikih, manakala tidak ada nash Alquran dan hadis yang secara eksplisit menerangkan hukum sesuatu, maka para fuqaha berusaha sungguh-sungguh (berijtihad) mengidentifikasi hukum dengan berpedoman pada dalil-dalil umum. Sebagaimana biasa pula di dalam membahas hukum sesuatu yang bersifat ijthadiyyah, hampir selalu terjadi perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Demikian juga halnya di dalam membahas hukum merokok, para fuqaha berbeda pendapat menjadi tiga pendapat; yaitu merokok hukumnya haram, mubah, dan makruh.

Merokok hukumnya haram; pendapat itu antara lain dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dengan alasan rokok termasuk barang yang keji, membahayakan kesehatan, dan bisa menimbulkan penyakit saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker, stroke, dll.

Merokok adalah pemborosan (menyia-nyiakan harta). Dasar hukum yang dijadikan landasan ialah firman Allah dalam surat Al A’raf 157, QS Al Baqarah 195, Al Isra’a 26/27, dll.

Merokok hukumnya mubah; di antara yang berpendapat (tidak ada pahala dan tidak ada dosa bagi yang merokok) ialah Syeh Imam Aly al-ajhury al-Maliky dan Syeh Imam Abdul Ghony al-Nablsy (pengarang kitab Al-Shulhu bainal Ikhwan fi Ibahati Syurbi al-Dukhon) dan Syeh Imam Mar’iy bin Yusuf al-Karmy al-Maqdisy (pengarang kitab Ghoyah al-Muntaha).

Alasannya, yang berwenang menetapkan halal atau haram segala sesuatu adalah Allah SWT dan Rasul-Nya, padahal tidak ada nash Alquran dan hadis yang secara jelas menerangkan hukum merokok. Maka, hukum merokok dikembalikan kepada hukum asal. Rokok tidak memabukkan dan tidak melemaskan (tidak muskir dan tidak muftir), bahkan sebagian orang ada yang menjadi lebih bersemangat setelah merokok.

Bahaya merokok bersifat nisbi, yakni jika ada orang yang menerima bahaya yang dipastikan karena merokok, maka haram baginya merokok, akan tetapi hukum haram itu tidak berlaku bagi semua orang, sebab ternyata tidak semua orang yang merokok mendapat bahaya, bahkan ada orang yang mendapat manfaat dari rokok.

Sebagaimana halnya madu yang menurut Alquran dan hadis merupakan obat (syifa), namun bagi orang yang berpenyakit diabet parah madu itu berbahaya, maka bagi dia madu itu haram. Akan tetapi hukum haram tersebut tidak berlaku bagi semua orang.

Merokok hukumnya makruh; kebanyakan ulama dari mazhab Syafi’i dan Hanafi menyatakan bahwa merokok hukumnya makruh, dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh yang menyatakan mubah; ditambah dengan alasan kemakruhan, yaitu merokok menyebabkan bau tidak sedap; hal itu diidentikkan dengan makruhnya bau tidak sedap karena makan bawang, hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW.
Pertimbangan
Pendapat yang menyatakan merokok hukumnya haram, dengan alasan bahwa merokok berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan stroke, menurut saya sangat berlebihan. Sebab, walaupun terbukti bahwa banyak perokok yang mengidap penyakit jantung, terbukti pula bahwa lebih banyak perokok yang tidak terkena penyakit jantung. Walaupun terbukti banyak perokok yang mengidap kanker paru-paru, terbukti pula jauh lebih banyak perokok yang tidak terkena penyakit kanker paru-paru.

Kalau diperhatikan, ternyata ada perokok yang terkena penyakit (akibat rokok) tetapi perokok yang lain tidak apa-apa. Mengapa? Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, ternyata penyakit yang diderita karena merokok tidak semuanya sama; ada yang terkena sakit jantung, ada yang sakit kanker paru-paru, ada yang stroke, dll. Mengapa?

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa yang menjadi penyebab sakit bukan semata-mata merokok, melainkan ada faktor lain yang memengaruhinya, sehingga penyakit yang ditimbulkan pun berbeda-beda sesuai dengan perbedaan faktor yang memengaruhinya.

Kalau dirumuskan, kira-kira gambarannya sbb: merokok plus faktor X = menyebabkan penyakit A; merokok plus faktor XX = menyebabkan penyakit B; merokok plus faktor XXX = menyebabkan penyakit C; merokok tanpa faktor lain = menyebabkan apa?

Dalam suatu majelis taklim yang saya asuh di Semarang, ada yang bertanya sbb: Ada data yang menunjukkan bahwa 70% dari pengidap penyakit kanker paru-paru di Indonesia adalah perokok berat. Apakah tidak cukup representatif untuk diambil simpulan bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru dan harus dilarang?

Saya jawab: Tidak cukup representatif. Kalau mau mengambil simpulan, seharusnya dibandingkan antara perokok di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 50 juta orang dengan jumlah pengidap penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok, yang menurut dugaan saya tidak ada satu juta orang. Kalau dugaan saya itu benar, berarti orang yang terkena penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok tidak ada dua persen, maka tidak representatif untuk dijadikan dasar simpulan bahwa merokok semata (tanpa faktor lain) pasti menyebabkan penyakit kanker paru-paru.

Selain faktor-faktor X yang memengaruhi terjadinya penyakit bagi perokok, ternyata faktor jangka waktu pengisapan rokok juga sangat memengaruhi terjadinya penyakit bagi perokok. Bila seseorang merokok, ditambah faktor X, maka untuk terkena penyakit A diperlukan jangka waktu penhisapan yang cukup lama, sampai puluhan tahun. Demikian juga apabila seseorang merokok plus faktor XX, maka untuk terkena penyakit B diperlukan jangka waktu pengisapan puluhan tahun.

Kalau rokok yang dalam menimbulkan suatu penyakit memerlukan faktor lain dan jangka waktu pengisapan yang cukup lama sampai puluhan tahun dinyatakan haram, maka akan sangat banyak komoditas lainnya yang juga harus dinyatakan haram, seperti bumbu penyedap masakan dan bahan pengawet makanan, yang bisa menimbulkan penyakit kanker. Bahkan air minum di Kabupaten Grobogan, dan sekitarnya juga harus dinyatakan haram, karena kandungan kalsiumnya yang tinggi menyebabkan banyak penduduk di daerah tersebut mengidap penyakit batu ginjal atau batu kandung kemih (kencing batu).

Sekali lagi, saya menilai keputusan yang menyatakan ”merokok hukumnya haram” karena berbahaya dan bisa menimbulkan berbagai penyakit, adalah keputusan yang berlebihan, sebab untuk timbulnya bahaya tersebut diperlukan adanya faktor lain dan jangka waktu lama sampai puluhan tahun. Berbeda dari minum racun, yang begitu diminum langsung menyebabkan kematian, tanpa memerlukan faktor lain atau jangka waktu lama. Maka wajarlah, kalau minum racun dinyatakan haram karena berbahaya.

Pendapat yang menyatakan merokok hukumnya mubah (tidak makruh), karena tidak ada dalil Alquran atau hadis yang menerangkan hukumnya, maka hukum merokok dikembalikan kepada hukum asal, yaitu bahwa yang asal segala sesuatu hukumnya mubah, dan bahwa rokok itu netral; bisa berbahaya dan bisa bermanfaat, maka merokok bisa haram (kalau pasti membahayakan) dan bisa wajib (kalau seseorang tidak bisa melaksanakan kewajiban tanpa merokok).

Menurut saya, pendapat tersebut menutup mata dari fakta bahwa merokok menimbulkan bau yang tidak sedap di mulut, hidung, dan jari tangan, bahkan di pakaian si perokok. Kalau dibandingkan dengan bau bawang merah yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW, bau merokok lebih tidak sedap.

Maka dengan tiga pertimbangan tersebut, saya menilai bahwa pendapat yang paling objektif ialah pendapat yang menyatakan bahwa merokok hukumnya makruh. Dalam hal itu, saya sependapat dengan Syeh Abdurrahman Qoro’ah (seorang mufti Al Azhar Mesir) yang ketika ditanya oleh Raja Ibnu Sa’ud (pada 1926) tentang hukum merokok, menjawab bahwa tentang merokok para ulama berbeda-beda pendapat: ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan mubah. Yang paling adil ialah pendapat yang menyatakan bahwa merokok hukumnya makruh.(68)

–– Drs H Ahmad Buchori Masruri, mantan ketua PWNU Jawa Tengah, pengasuh kajian tafsir tematik di Masjid Agung Kauman Semarang.

sumber : Harian Suara Merdeka, 3 Februari 2009

PERLUNYA DISTRIBUSI KADER IPNU DALAM PARTAI POLITIK

2009-01-28T08:42:00.000-08:00

Tulisan ini penulis buat berkaitan dengan terjadinya sikap apriori dan apatis yang melanda kader IPNU maupun IPPNU terhadap partai politik. Tulisan ini penulis batasi untuk kader IPNU IPPNU yang sudah purna atau "mentas" (baca : alumni), dalam arti sudah tidak masuk dalam struktural organisasi lagi.

Alumni IPNU IPPNU bisa dikatakan sudah mempunyai pengalaman dalam mengelola organisasi. Mereka adalah kader NU yang mempunyai potensi besar, baik dalam segi kapasitas pribadi maupun dalam kaitannya dengan jaringan basis (grass root). Sementara kalau kemampuan mereka tidak disalurkan adalah sangat disayangkan.

Partai politik adalah sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui wakil dari partai politik yang duduk di parlemen. Sementara kalau kita lihat dewasa ini, sebagaian wakil rakyat yang duduk di parlemen kurang bisa diandalkan dari segi apresiatifnya mereka terhadap masalah yang melanda masyarakat. Padahal rakyat telah menaruh banyak harapan kepada wakil mereka dari partai tertentu yang ada di parlemen untuk menyuarakan dan memperjuangkan nasib rakyat kecil yang selalu kurang menguntungkan.

Penulis percaya bahwa alumni IPNU IPPNU disamping mempunyai keahlian pengelolaan organisasi yang mumpuni juga memiliki sifat-sifat yang menjadi ruh perjuangan ahlis sunnah wal jama'ah an nahdliyyah yaitu as-shidqu (berlaku jujur) dan al amanah (dapat dipercaya). Kemampuan dan keluhuran sifat ini alangkah baiknya kalau diteruskan dan dikembangkan. Salah satu caranya adalah dengan bergabung dalam suatu partai politik tertentu (tentu saja yang sesuai dengan minat dan ketertarikan mereka).

Bergabungnya alumni IPNU IPPNU dalam suatu partai politik diharapkan :

1). Dapat meneruskan perjuangan NU dalam kaitan turut memperhatikan nasib rakyat kecil (yang mayoritasnya adalah warga NU).
2). Dapat meningkatkan kualitas partai politik, karena kader yang bergabung adalah kader IPNU IPPNU yang tidak diragukan kapabilitasnya.

3). Dapat membangun jaringan Nahdliyyin agar tersebar ke semua lini, sehingga cita-cita perjuangan NU akan lebih mudah diwujudkan.

Pihak lain yang tidak memiliki ketertarikan dengan partai politik maupun dari pengurus IPNU IPPNU yang masih aktif jangan menaruh curiga terlebih dahulu kepada kader IPNU IPPNU yang bergabung dalam partai politik tertentu. Biarkan proses distribusi kader ini berjalan. Toh nantinya yang akan diuntungkan adalah IPNU IPPNU secara kelembagaan.

Jadi, alumni IPNU maupun IPPNU janganlah begitu apriori terhadap partai politik. Marilah kita menatap kedepan. Kalau semua alumni ndak ada yang masuk dalam partai politik, partai akan dihuni oleh mereka yang tidak jelas jluntrungnya, yaitu mereka yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. RELAKAH rekan kalau ini terjadi..?

by : mf.sidqi@gmail.com

IPNU Harus Steril dari Politik Praktis

2009-01-25T22:55:00.001-08:00

Oleh : M. Falakhy Sidqi

Hiruk pikuk perhelatan akbar pemilu 2009 semakin terasa. Para calon anggota DPR dan DPRD sudah mulai menyusup untuk mencari dukungan. Hal ini adalah gejala causalitas semenjak keputusan MK bahwa calon yang akan jadi adalah calon yang mengantongi suara terbanyak dalam pemilu nanti, bukan berdasarkan nomor urut calon. Dukungan dari pemilih mutlak diperoleh oleh calon anggota dewan jika ingin maju dan lolos sebagai anggota DPR dan DPRD periode 2009-2014. Untuk memperoleh dukungan ini -mau tak mau- mereka harus mendekati ormas atau organisasi yang sudah jelas memiliki basis massa.

Menilik dari pengalaman Pemilu sebelumnya, partai-partai besar tentu akan tetap diuntungkan. Apalagi kalau jumlah golput semakin bertambah. Partai-partai besar memiliki konstituen yang setia dan loyal. Jadi mereka akan tetap mendulang suara dari pemilih setia mereka. Berbeda dengan Partai kecil atau partai-partai baru, mereka harus menyiapkan program dan rayuan agar dilirik oleh pemilih. Sasaran yang paling mungkin untuk dibidik adalah pemilih rasional dan pemilih pemula, karena mereka akan mencoblos suatu partai tertentu dengan menggunakan rasio, bukan berdasarkan fanatisme ataupun ikatan emosional belaka.

IPNU sebagai organisasi pelajar dan kepemudaan, sudah barang tentu mulai didekati oleh sejumlah calon anggota legislatif, baik daerah maupun pusat. Ini bukan hal aneh mengingat IPNU memiliki basis massa pelajar yang kebanyakan anggotanya adalah pemilih pemula. Bargaining position IPNU semakin tinggi -apalagi pasca putusan MK-.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, IPNU harus tetap menjaga independensinya dalam kaitannya dengan politik. IPNU tidak berada dalam posisi mendukung atau tidak mendukung terhadap calon anggota legislatif ataupun terhadap suatu politik tertentu. Sikap ini sudah jelas dan final. Jadi pengurus IPNU -dalam tingkatan ranting sampai pusat- tidak dibenarkan untuk terlibat dalam aksi dukung mendukung terhadap calon atau partai tertentu. Apalagi sampai membawa nama besar IPNU sebagai media kampanye untuk menarik simpatik. Nama besar IPNU terlalu berharga untuk dicampur-adukkan dalam pentas politik untuk kepentingan sesaat.

Konsekuensi dari pelanggaran ini adalah bahwa pengurus IPNU tersebut harus non-aktif dari kepengurusan. Untuk Kepengurusan Harian IPNU tingkat Ranting, Anak Cabang, dan Cabang di Kota Pekalongan dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik (kaitannya dalam menjadi tim sukses seorang calon/partai tertentu). Ini dilakukan demi menjaga netralitas dan citra IPNU sebagai organisasi kemasyarakatan.

Penulis adalah Ketua PC IPNU Kota Pekalongan